Bupati Melawi Raih “Mohammad Syafei Awards”

Dadi Sunarya Usfa Yursa, bupati Kabupaten Melawi, meraih penghargaan bergengsi  “Mohammad Syafei Awards” dari Yayasan Guru Belajar, yang diserahkan saat Puncak  Temu Pendidik Nusantara (TPN) XI di Pos Bloc Jakarta pada Sabtu (2/11). Penghargaan ini merupakan pengakuan pada pemimpin dalam manajemen pendidikan, baik di level sekolah, yayasan, maupun daerah yang memilih jalan penggerak perubahan pendidikan melalui berbagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Upaya yang dilakukan Dadi Sunarya termasuk diantaranya berkolaborasi dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN) Melawi untuk meningkatkan kompetensi guru melalui Temu Pendidik Nusantara XI di wilayahnya. “Kami menyadari bahwa membangun ekosistem pendidikan tidak bisa sendiri. Kolaborasi antar semua pihak sangat penting. Kualitas pendidikan bukan hanya tanggungjawab satu pihak tapi tanggungjawab bersama seluruh  stakeholder pendidikan,” jelas Dadi Sunarya. Baca juga: Puncak Temu Pendidik Nusantara XI: Otonomi Guru Dia menyoroti peran penting dari orang tua, guru, tenaga kependidikan, komunitas, organisasi profesi, dan dinas terkait yang bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di daerahnya. Karena itu, dia menyambut baik inisiatif KGBN Melawi dalam menggerakkan TPN di wilayahnya, terutama setelah melihat dampak positifnya terhadap peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di Melawi.  “Kedepan kami akan terus membantu program ini melalui APBD kabupaten. Kerja kolaborasi ini sangat penting bagi kami agar bisa mendapatkan manfaat lebih bagi pendidikan di daerah kami,” kata Dadi Sunarya. Penghargaan Diberikan untuk Pemimpin yang Berdaya Maman Basyaiban, ketua TPN, menyampaikan apresiasinya pada semua penerima penghargaan “Mohammad Syafei Awards” karena telah berkomitmen menjadi pemimpin yang berdaya, yakni pemimpin yang mencari cara untuk mencapai tujuannya; perbaikan kualitas pendidikan di tengah banyaknya tantangan. “Mengapresiasi kepala daerah penerima penghargaan ini karena sadar kalau tantangan di pendidikan itu harus dihadapi bersama dengan kolaborasi. Bapak/Ibu mengambil peran di TPN  daerahnya masing-masing, berarti mau mendengarkan, percaya dan mendukung guru untuk #LanjutBelajar,” kata Maman. Baca juga: Debat Guru: Perlukah Kurikulum Merdeka Dilanjut? Maman menambahkan bahwa penghargaan Mohammad Syafei Awards tidak hanya merupakan bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi ajakan bagi pemimpin pendidikan lainnya untuk lebih berperan aktif dalam mendukung guru dan membangun ekosistem pendidikan yang inklusif.  “Harapan kami, semakin banyak pemimpin daerah dan sekolah menjadi penggerak perubahan pendidikan yang positif. Dengan bergandengan tangan, kita dapat membangun masa depan pendidikan yang lebih berpihak pada anak,” ujar Maman. Acara Puncak TPN XI di Pos Bloc Jakarta ini berhasil mempertemukan ribuan pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai wilayah Indonesia. Melalui agenda seperti kelas debat, kelas pendidik, dan kelas penggerak, para peserta mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi inspirasi, memperdalam pengetahuan, dan mempraktikkan kepemimpinan yang berdaya. TPN XI tidak hanya menyoroti pentingnya kolaborasi dan peningkatan kompetensi guru, tetapi juga menekankan peran aktif para pemimpin daerah dalam mendukung pembelajaran berkualitas yang berfokus pada kebutuhan anak. (YOSI)

Bupati Melawi Raih “Mohammad Syafei Awards” Read More »

30 Guru Berbagi Praktik Baik di Kelas Pendidik Puncak TPN XI

Total 10 Kelas Pendidik di Puncak Temu Pendidik Nusantara XI sukses terselenggara. Kelas paralel yang digelar pada Sabtu (2/11) tersebut menghadirkan 30 guru dari berbagai penjuru nusantara atau masing-masing kelas terdapat 3 pembicara. Salah satunya mengusung judul “Memanusiakan Hubungan: Murid Dihapahami, Guru Dimengerti”. Kelas ini fokus pada bagaimana pengalaman pembicara sebagai guru mempraktikkan cara kreatif untuk memahami murid.  Andi Zupriaty: Guru Marah jadi Ramah Pembicara pertama, Andi Zupriaty, guru SMK Negeri 7 Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, memulai dengan menceritakan kondisi kelasnya dahulu yang penuh tantangan karena banyak murid malas, sulit diatur, dan seringkali tidak memenuhi ekspektasinya. Beban mengajar 12 jam pelajaran sehari membuat Andi merasa lelah merespons sikap para muridnya. Seringkali Andi marah kepada murid-muridnya yang berakibat dirinya dicap sebagai guru killer. Baca juga: Puncak Temu Pendidik Nusantara XI: Otonomi Guru dalam Belajar “Namun, beruntungnya saya dipertemukan dengan TPN beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di Pangkep. Di situ saja baru tahu tentang asesmen diagnostik dan menyadari kalau permasalahan yang saya hadpi berasal dari ketidakmampuan saya memahami sudut pandang murid,” ungkap Andi. Melalui pengalamannya ini, Andi menekankan pentingnya refleksi diri bagi guru. Guru yang berefleksi jadi mengetahui kebutuhan belajarnya sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan nyaman bagi murid. “Saya memutuskan untuk beralih menjadi guru ramah, yang lebih sabar dan mendengarkan. Hasilnya pun terlihat, semakin banyak murid yang terbuka dan bahkan berani mencurahkan perasaan mereka,” lanjut Andi. Nur Laely: Guru Perlu Merangkul Korban Maupun Pelaku Bullying Meneruskan Andi, Nur Laely, guru MI Al Anwar Rembang, Jawa Tengah, membagikan pengalamannya dalam mengatasi fenomena perundungan di sekolah, terutama yang dialami oleh murid-murid dari luar Pulau Jawa. Nur mengatakan, seringkali korban perundungan merasa cemas dan tidak nyaman. Hal itu berdampak kesehatan mental korban perundungan  yang berujung pada penurunan kualitas belajar. Dia juga menceritakan bagaimana korban sering izin sakit. Baca juga: Debat Guru: Perlukah Kurikulum Merdeka Dilanjut? “Akhirnya saya coba merangkul baik korban maupun pekau perundungan dengan membuka ruang curhat melalui surat. Kenapa surat, agar mereka tidak canggung dan berani lebih terbuka,” jelas Nur. Melalui surat tersebut, ia memperoleh banyak pandangan baru, termasuk bahwa beberapa pelaku perundungan sebelumnya juga adalah korban. Setelah berani terbuka melalui surat, Nur akan mengajak mereka untuk betemu dan mendiskusikan perasaan masing-masing.  Dalam pertemuan tersebut, antara pelaku dan korban saling memaafkan dan hubungan mereka kembali membaik. “Selain dari merangkul korban bullying, kita juga harus tahu motif pelaku bullying. Jangan sampai kita abai atas apa yang mereka rasakan,” tuturnya. I Gusti Ayu: Cara Kreatif untuk Dekat dengan Guru Tidak kalah menarik, I Gusti Ayu, guru SMP Negeri 2 Nubatukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur ikut menceritakan pengalamannya mengatasi tantangan mengajar. Ketika pertama kali mengajar, murid tidak menghargai sikap lembut dan santunnya. Alih-alih menggunakan hukuman, Ayu mencoba metode pengajaran yang lebih interaktif dengan mengajak para murid bermain permainan tradisional dan menonton film bermakna, seperti film tentang kasih sayang kepada ibu. Melalui pengalaman ini, Ayu menekankan pentingnya pendekatan kreatif yang menyenangkan. Tidak hanya mengajarkan pelajaran akademis, tetapi juga nilai-nilai moral yang membangun karakter murid. “Semenjak metode pengajaran saya berubah, murid-murid jadi menghargai saya, bahkan saya sekarang dijadikan guru paling favorit bagi mereka,” tutup Ayu. Penulis: Akmal Editor: YOSI

30 Guru Berbagi Praktik Baik di Kelas Pendidik Puncak TPN XI Read More »

Debat Guru: Perlukah Kurikulum Merdeka Dilanjut?

Sebanyak 32 dari 1000 lebih tim Cerdas Cermat Guru melaju ke level nusantara di Puncak Temu Pendidik Nusantara XI pada Sabtu (2/11) di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Mereka mendapat tantangan tiga kelas debat. Salah satu mosinya yakni “Kurikulum Merdeka berhasil meningkatkan kemampuan belajar murid”. Miskonsepsi Kurikulum Merdeka Dua tim yang berdebat di antaranya adalah KKG Jasinga sebagai tim pro dan Guya Ayen sebagai pihak kontra. Tim pro  memulai lebih dulu penyampaian argumen dengan mengungkapkan bahwa ada miskonsepsi dalam memahami kurikulum merdeka. Miskonsepsinya yakni kurikulum tersebut membebaskan anak-anak. Alih-alih membebaskan, tim pro menegaskan, kurikulum merdeka bersifat fleksibel. “Kurikulum merdeka disusun secara fleksibel. Jadi, guru bisa menyesuaikan diri dan memasukkan nilai-nilai yang membangun kepada peserta didik,” ujar Salman Fajri, salah seorang anggota tim. Menurutnya, kurikulum yang resmi diterapkan secara nasional pada 2024 itu telah mampu meningkatkan kompetensi serta karakter murid menjadi lebih baik. Keberhasilan tersebut hasil dari fleksibilitas yang memungkinkan guru merancang pembelajaran bermakna dengan prinsip kontekstual. Platform Merdeka Mengajar Menambah Beban Merespons pernyataan Salman, salah satu pembicara tim kontra Guya Ayen, Natasya Rizki Pratiwi menyangkal berdasarkan pengalamannya. Menurut Natasya, kurikulum merdeka gagal meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid. Dia menilai hal tersebut dibuktikkan skor PISA Indonesia yang dianggapnya mengalami stagnansi. Selain itu, tim kontra juga menyoroti pemakaian aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang menambah beban kerja guru. “Kurikulum itu tidak boleh membuat guru kesulitan. Jika membuat kesulitan, lantas bagaimana proses pengajaran yang diberikan kepada siswa bisa berhasil?” kata tim kontra. Di akhir debat, penilaian dan apresiasi diberikan oleh para penonton dan dua juri. Salah satu juri, Agus berujar, kedua tim mempunyai gagasan yang bisa saling melengkapi. Dia menilai proses dinamika dalam kelas debat merupakan kegiatan yang harus terus dirawat. PISA 2022: Skor Turun, Peringkat Naik Perlu diketahui, hasil PISA 2022 yang diumumkan pada akhir 2023, skor literasi dan numersi murid Indonesia mengalami penurunan. Namun, peringkatnya naik dibanding hasil PISA sebelumnya tahun 2018. Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek menyampaikan, hal tersebut membuktikkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia menghadapi bencana COVID-19. Pemulihan dampak learning-loss pada murid Indonesia akibat pandemi lebih cepat dari rata-rata negara lain. Penulis: Naufal Nawwaf Editor: YOSI

Debat Guru: Perlukah Kurikulum Merdeka Dilanjut? Read More »

Puncak Temu Pendidik Nusantara XI: Otonomi Guru dalam Belajar

Puncak Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) sukses digelar di Pos Bloc Jakarta pada Sabtu (2/11), mempertemukan lebih dari 2500 guru secara langsung dan 1000 peserta nonton bareng di 30 daerah. Dengan tema “Pemimpin Pendidikan Berdaya”, acara ini menghadirkan rangkaian sesi inspiratif, diantaranya talkshow pendidikan, kelas debat, kelas pendidik, kelas penggerak, pameran karya murid, dan Pasar Solusi Pendidikan. TPN XI semakin bermakna dengan kehadiran berbagai pihak, diantaranya Iwan Syahril (Dirjen PAUD & Dasmen Kemendikdasmen),  Dewi Sandra, Tya Ariestya Abdel Achrian dan anaknya, Delisha, dan 100 lebih guru dari berbagai daerah yang menjadi pembicara, bahkan dari daerah 3T. Bukik Setiawan, ketua Yayasan Guru Belajar, menjelaskan, transformasi cara belajar guru terjadi di TPN karena TPN memberi kepercayaan pada guru untuk menjadi pembicara.  “Era sebelum TPN, berbagai macam kegiatan membahas soal guru, termasuk seminar, simposium dan lainnya, tapi minim mempercayakan guru sebagai pembicara. Di TPN yang diselenggarakan sejak tahun 2014, guru bukan sekadar mendengar tapi juga didengar, guru layak menjadi narasumber, jadi sumber belajar untuk guru lainnya,” terang Bukik. Selain itu, di TPN, peserta juga mendapat otonomi untuk menentukan menu belajarnya sendiri. Ada banyak opsi kelas dan mereka dapat memilih kelas mana yang ingin diikuti menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kelas Debat: Guru Punya Perspektif yang Seharusnya Didengarkan Pemangku Kebijakan Total 32 tim dari berbagai daerah berbagi perspektif mengenai isu terkini dalam pendidikan di kelas debat. Dengan topik beragam mulai dari pemerataan akses pendidikan melalui zonasi hingga Ujian Nasional, diskusi ini memperlihatkan pandangan kritis yang jarang diungkapkan di ruang formal. Setiap argumen yang disampaikan menjadi cerminan pengalaman nyata guru di lapangan, menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sesi ini menggambarkan adanya urgensi untuk mendengarkan dan mempercayai suara guru. “Bagi tim yang berdebat, ini adalah proses belajar, mereka mendapatkan umpan balik dari lawan debat bahkan juri, tim akan melengkapi dan memperkuat argumennya. Bagi penonton debat, ini kesempatan untuk memperkaya perspektif, memantik percakapan lanjutan,” jelas Bukik. 50 Guru Naik Kapal dari Sulawesi Selatan untuk Belajar di Puncak TPN XI Ada cerita inspiratif di balik ribuan peserta yang hadir di Puncak TPN XI. Lima puluh peserta asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, berangkat sejak Rabu pagi karena harus melalui perjalanan darat dan laut selama tiga hari dua malam. Lima belas di antara peserta adalah pihak dinas pendidikan yang mendampingi termasuk kepala dinas. “Sebenarnya kami ingin urunan membiayai tiket pesawat kepala dinas, tapi ditolak. Katanya kalau kami naik kapal ya bapak juga naik kapal, bahkan maunya kamar juga yang ekonomi,” ungkap Rifal, anggota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Bantaeng, yang menjadi koordinator rombongan. “Selama di perjalanan banyak nasehat dan semangat dari bapak kadis. Ketika di Puncak kami harus menyebar ke semua kelas agar saat pulang bisa buat sesi berbagi dari apa yang kami dapatkan di sini. Untuk yang ikut debat juga ditekankan yang penting banyak belajarnya dari argumen tim lain,” tambah Rifal. Tahun ini bukan pertama kalinya bagi Rifal merasakan puncak acara TPN, pengalaman tahun lalu membuatnya ketagihan untuk terus belajar di forum ini. Menurutnya, ada banyak insight baru dari sesama guru meskipun dari daerah yang berbeda. “Sejak tahun lalu, saya sudah bertekad, setiap Puncak TPN saya harus ikut karena pasti akan selalu ada hal baru yang bisa saya dapatkan, saya mau upgrade diri,” tutup Rifal. (YOSI)

Puncak Temu Pendidik Nusantara XI: Otonomi Guru dalam Belajar Read More »

Guru Hukum Murid Tunggak SPP? Bukan Tugas Guru Menagih

Selasa (14/1) lalu, Yayasan Sukma Abdi Medan mengumumkan pemberian sanksi skorsing pada Haryati, guru yang menghukum murid karena menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Merespon kasus itu, Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation (GBF) mempertanyakan pengelolaan manajemen yayasan. Pasalnya, urusan administrasi seperti pembayaran SPP seharusnya bukan ranah guru. “Muara persoalan ini adalah tata kelola satuan pendidikan. Penagihan SPP bukan tanggungjawab guru. Guru bertanggungjawab mendidik murid, bukan mengelola keuangan, ” kata Bukik. Bukik menduga adanya tekanan dari pihak yayasan yang mendorong guru untuk ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran SPP murid, yang pada akhirnya membuat guru memberikan tekanan kepada murid. Dugaan ini terjawab pada pernyataan Haryati yang tayang di MetroTV pada Senin (13/1). Haryati mengungkapkan, dia meminta tiga muridnya untuk menyampaikan ke orangtua agar mengambil rapor yang artinya harus melunasi SPP apabila ingin belajar. Dua murid memutuskan untuk tidak hadir ke sekolah, sedangkan murid yang videonya viral tetap berangkat. Haryati kemudian memutuskan untuk memberi perlakuan berbeda dengan menyuruh murid tersebut belajar di lantai. “Komunikasi agar orangtua melunasi SPP seharusnya tidak terjadi antara guru dan murid, melainkan pihak sekolah atau yayasan ke orangtua. Bukan sekolah ke guru, lalu guru ke murid, dan murid ke orangtuanya,” tegas Bukik. “Apabila ternyata memang ada kesulitan dari pihak orang tua, manajemen sekolah atau yayasan yang mengambil langkah proaktif untuk mencari solusi. Bukan kemudian membebankan tanggung jawab ini pada guru,” lanjutnya. Lebih lanjut, Bukik mengajak guru untuk tidak mengorbankan tugas pokok untuk melaksanakan tugas tambahan. Melalui kasus ini, beban tambahan yang tidak sesuai terbukti tidak hanya mengalihkan fokus guru dari tugas pokoknya tapi juga menciptakan ketidakharmonisan guru dengan murid. Selain itu, Bukik juga kembali menegaskan pentingnya pihak manajemen sekolah untuk membedakan tugas pengajaran dan administrasi yang tidak ada kaitannya dengan guru. Sekolah perlu memastikan bahwa guru bekerja di lingkungan yang mendukung agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dengan demikian murid juga nyaman dan aman untuk belajar. (YOSI)

Guru Hukum Murid Tunggak SPP? Bukan Tugas Guru Menagih Read More »