Advokasi

Merefleksikan Hari Pendidikan Nasional, Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation, menuturkan, agar hari penting ini digunakan sebagai pengingat arah pendidikan kedepan. Bukik mengibaratkan pendidikan Indonesia saat ini menggunakan kompas tanpa arah utara. “Jarumnya terus bergerak, tapi tak pernah menunjuk utara. Kadang ke kanan, kadang ke belakang, kadang memutar, kadang diam pura-pura sibuk,”  “Yang pasti, ia membuat kita tampak seperti bergerak, meski sebenarnya hanya berputar di tempat,” tuturnya. Dengan perjalanan lebih dari sepuluh tahun mendampingi guru dari 150 daerah, Bukik menegaskan pendidikan Indonesia tidak butuh sistem yang sibuk mengganti istilah alih-alih mendengarkan pengalaman di lapangan. Sebagian kebijakan dikembalikan ke masa lalu atau ada yang dihentikan. Masalahnya, perubahan dilakukan tanpa evaluasi yang jelas dan konsistensi arah sehingga kembali mengorbankan murid dan guru.  “Kita butuh keberanian untuk menata ulang arah. Menjadikan evaluasi sebagai alat belajar, bukan alat untuk menakuti. Mengarah pada kesesuaian lokal, bukan mengejar perbandingan global. Guru sebagai pemimpin belajar bukan sekadar pelaksana format administrasi,”  “Mari kita jujur, mampukah sistem saat ini mampu melahirkan generasi yang utuh secara nilai dan nalar?” tukas Bukik. Dia menyoroti berbagai situasi nyata terkini seperti krisis iklim, perubahan pola kerja, hingga kecerdasan buatan. Murid membutuhkan kompetensi berpikir kritis, bekerjasama, dan empati yang tidak didukung oleh sistem pendidikan saat ini. Guru Perlu Bangun Solidaritas Maurensyiah, guru SMA Negeri 22 Makassar menyepakati apa yang disampaikan oleh Bukik. Sebagai guru, dirinya mengaku merasa sering terombang-ambing oleh perubahan kebijakan yang tidak terasa esensial. “Kita seringkali jadi melupakan esensi dari mendidik, menumbuhkan empati, bernalar kritis, dan peduli pada kebahagiaan murid. Kebijakan seharusnya memberi ruang bagi guru untuk terus mengembangkan kreativitas agar dapat bertumbuh bersama murid,” katanya. Sebagai ketua Forum Guru Indonesia dan penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara, dia mengajak agar seluruh guru lantang menyuarakan apa yang paling penting dan menolak perintah kosong yang hanya menambah beban administratif. Dia juga mengingatkan guru agar membangun solidaritas dan saling berbagi praktik baik untuk menghadapi berbagai tantangan di kelas. Guru tidak harus menunggu kebijakan pusat berubah tapi dapat memulai dari hal-hal kecil yang berdampak untuk murid. “Guru bisa mulai menerapkan hal-hal kecil seperti rajin berefleksi, melakukan penilaian formatif yang sifatnya memberikan umpan balik, mendesain proyek berbasis kearifan lokal, ataupun  mengajak diskusi murid tentang isu nyata di sekitarnya,” sarannya. “Saya yakin aksi atau perubahan sekecil apa pun akan dapat menumbuhkan keberanian, hal ini dapat  menginspirasi guru-guru dan menjadi awal perubahan pendidikan jadi lebih baik,” lanjutnya. Dia berharap, Hari Pendidikan Nasional tidak hanya seremoni tapi momentum menegaskan arah pendidikan yang dilandasi memanusiakan hubungan, kontekstual, dan memberdayakan guru serta murid. (YOSI) Press release ini telah terbit sebelumnya pada 2 Mei 2025.

Kebijakan kembalinya sistem penjurusan di tingkat SMA disetujui DPR hari ini dan akan diresmikan 2 Mei mendatang. Berbagai respon bermunculan, diantaranya Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation, yang menentang kebijakan ini. “Dalam situasi ketika anak-anak kita sedang membangun arah belajarnya sendiri, kebijakan ini justru mengancam untuk menarik mereka kembali ke sistem lama yang telah lama dikritik karena tidak relevan dengan tantangan masa kini,” kata Bukik. Menurutnya, sistem tanpa penjurusan merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan murid di masa kini dan masa depan untuk masuk ke dalam dunia profesional. Bukik juga menyoroti potensi hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan karena perubahan kebijakan tanpa kajian menyeluruh. Terlebih sistem penjurusan sebelumnya telah meninggalkan jejak luka kolektif akibat ketimpangan perlakukan antar jurusan. “Lakukan evaluasi berbasis bukti terhadap pelaksanaan sistem pemilihan mata pelajaran dan perkuat komponen pendukungnya, seperti asesmen minat dan bakat, pendampingan karier, dan pelatihan guru,” tegas Bukik. Guru SMA juga Respon Keberatan Respon keberatan juga disampaikan dari guru dan sekolah yang berhadapan langsung dengan murid. Diantaranya Cicilia, guru BK dan wakasek kesiswaan SMA Santa Maria 1 Kota Bandung, serta Hastari, guru BK dan wakasek kurikulum SMA Ignatius Slamet Riyadi Residen, Karawang.  Di bawah naungan Yayasan Salib Suci (YSS), keduanya membuktikan bahwa sistem tanpa jurusan sangat menyiapkan murid untuk lanjut ke perguruan tinggi dan dunia professional kelak. Mereka berharap kebijakan kembalinya sistem penjurusan dibatalkan. “Anak-anak yang masuk ke kelas yang mereka minati, mereka memilih karena kesadaran sesuai rencana studi mereka. Meskipun tidak semua anak cemerlang di mapel tersebut tapi punya kemauan untuk belajar,” ungkap Tari, sapaan akrab Hastari. Dia menjelaskan, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyiapkan murid agar dapat memilih mata pelajaran yang tepat. Salah satunya mengajak murid memahami regulasi yang ada. Tari menjelaskan, setiap murid di sekolahnya pasti paham soal Peraturan Menteri Nomor 345/M/2022 mengenai Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Dalam peraturan tersebut, tercantum lengkap mata pelajaran pendukung yang perlu diambil murid sesuai dengan program studi yang ingin diambil di tingkat perguruan tinggi.  “Ketentuan itu hanya untuk yang daftar PTN non test. Tapi saya mengajak murid, baik yang mau masuk PTN jalur test, swasta, atau luar negeri, semua harus paham. Dari situ murid jadi paham kompetensi dasar apa yang perlu mereka miliki,” terangnya. “Jadi kami menjamin, nggak ada anak kami yang nggak belajar biologi dan atau kimia lalu mendaftar Fakultas Kedokteran,” lanjutnya. Sebagai wakasek kurikulum, Tari mengaku sebenarnya cukup kewalahan mengatur jadwal kelas dengan sistem ini. Namun, semua terbayarkan karena murid lebih menikmati proses belajarnya. Murid Perlu Pendampingan Berkelanjutan Tidak jauh berbeda dengan Tari, di sekolah tempat Cicilia berkarya, banyak kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan persiapan anak mengenal minat dan bakatnya. “Kami kaitkan dengan kegiatan yang sudah ada. Misalnya live-in. Atau P5 di tema Bangunlah Jiwa dan Ragaku, fasilitator akan meramu sedemikian rupa agar nanti goalnya murid memahami kebutuhan untuk kariernya,” terangnya. Kegiatan rutin lain yakni edu-fair dimana sekolah mengundang berbagai kampus untuk melakukan ekshibisi memperkenalkan program studi yang dimiliki. Kampus yang diundang akan disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai hasil analisis dari guru BK. Proses untuk sampai murid mengenal minat dan bakatnya tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua kali kegiatan melainkan berkelanjutan. Cicilia mengatakan, butuh komitmen yang kuat dari guru untuk mendampingi murid. “Memakan waktu, tenaga dan pikiran tapi itu resiko kami. Pendampingan nggak berhenti ketika mereka sudah memilih mata pelajaran tertentu tapi berkelanjutan sampai murid lulus dan kuliah,” tuturnya. Dia berpesan, penting bagi guru BK untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni soal profesi. Guru BK perlu mengetahui jurusan apa dan kampus apa yang akan sesuai dengan kebutuhan anak untuk mencapai karier profesi yang mereka idamkan. Kolaborasi Yayasan dan Guru BK Menutup uraian Tari dan Cicilia, Theresia Tri Darini, tim Penelitian dan Pengembangan YSS, mengatakan, perlu kolaborasi dari seluruh pihak untuk mengantarkan murid siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagai pihak dari yayasan, dia mengatakan sering mengajak guru BK di setiap sekolah untuk berdiskusi mengenai kebutuhannya. “Banyak asesmen yang kami rancang untuk urusan karier. Guru BK lulusan non psikologi biasanya belum bisa membuat instrumen asesmen nya, maka kami adakan sesi belajar bersama,” cerita There. Dia juga mengungkapkan perlunya sekolah melibatkan orangtua sejak awal tahun ajaran. Sesuai dengan arahan ketua yayasan, sekolah di bawah naungan YSS wajib memberikan kegiatan parenting agar orang tua up to date dengan perkembangan dan kebutuhan anaknya. “Bukan hanya bicara soal akademik tapi bagaimana kariernya nanti. Satu tujuan dulu dengan orangtua,” tukasnya. “Kata kuncinya bagaimana kita bisa membantu murid melakukan self-assessment. Nah itu didukung dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang kampus yang up to date. Di sini PR nya nggak hanya di guru BK tapi juga orangtua,” tutupnya.  (YOSI) Press relese ini sudah terbit sebelumnya pada April 2025.

Pro dan kontra deep learning mencuat di kalangan pendidik pasca pendekatan pembelajaran tersebut dikenalkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, akhir tahun lalu.  Menanggapi hal tersebut, Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation, menyatakan bahwa deep learning masih sejalan dengan esensi Kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, pendidik tidak perlu risau. Bukik menjelaskan, dengan deep learning, murid tidak hanya sekadar belajar dalam arti akademis (study), tapi juga mengalami proses pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna (learn).  “Deep learning adalah upaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata,” paparnya. Perbedaan “Study” dan “Learn” Lebih lanjut, aktivis pendidikan tersebut menyoroti masyarakat Indonesia yang seringkali masih memandang tujuan pendidikan sebatas mendapat nilai ujian yang bagus. “Murid dianggap berhasil belajar ketika mendapat nilai ujian yang bagus. Nilai yang bagus memang menunjukkan keberhasilan “study” tapi belum tentu berhasil “learn”. Keberhasilan “learn” ketika murid menunjukkan penguasaan kompetensi,” tutur Bukik. Dalam pendidikan yang fokus hanya pada “study”, Bukik menyebutkan beberapa ciri, yakni, (1) siap sekolah, (2) mengejar nilai angka, (3) ujian terstandar (4) menghafal, dan (5) kepatuhan. “Sekolah selama ini fokus ke “study”, ini miskonsepsi pendidikan. Murid belajar untuk siap lanjut ke jenjang selanjutnya dengan mengejar nilai angka. Ujiannya terstandar, bagaimana agar bisa lolos ujian? Belajarnya low-order thinking, menghafal dan patuh apa kata orang dewasa,” terangnya. Sedangkan “learn” berorientasi pada penguasaan kompetensi agar murid siap hidup. Ujian bermakna dilakukan untuk memastikan sejauh mana kompetensi tercapai. Murid tidak hanya menghafal tapi menalar dan mandiri untuk mencapai tujuannya. “Study” Tetap Perlu Dilakukan Meski demikian, Bukik menegaskan jika tidak ada yang salah dengan “study”. Namun, “study” tidak seharusnya menjadi tujuan akhir dari pendidikan. “Misalnya menalar, itu juga butuh kemampuan menghafal. Tapi jika hanya cukup menghafal, berarti murid kita berhenti pada kemampuan low-order thinking. Padahal dari bayi, manusia belajarnya high-order thinking, menganalisis sekitarnya. Kapasitas otak anak lebih dari low,” terangnya. “Kalau tujuan akhirnya adalah “study”, maka yang dibutuhkan bukan sekolah tapi bimbel. Deep learning adalah upaya mengembalikan peran guru dan sekolah pada khittah atau esensinya,” tutup Bukik. Liputan ini telah terbit sebelumnya pada Februari 2025.

Marsaria Primadonna, ketua Kampus Guru Cikal, mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai program sekolah barak militer untuk murid dengan tingkah laku menantang. Guru sekaligus aktivis pendidikan tersebut menegaskan, pendidikan bukan tentang menundukkan tapi menumbuhkan. “Kami di Kampus Guru Cikal percaya perubahan karakter yang sejati lahir dari relasi yang aman, bukan rasa takut,” tegasnya pada Jumat (9/5). Pima, sapaan akrabnya, menyayangkan kebijakan yang mengabaikan latar belakang, emosi, dan kebutuhan murid ini. Anak yang tindakannya menantang seringkali karena tak pernah didengarkan. Perlu pendekatan holistik untuk melihat murid secara utuh; siapa mereka, dari mana mereka data, dan apa yang sedang mereka alami. Cara ini bukan jalan cepat tapi perubahan yang lebih kuat karena lahir dari pemahaman bukan tekanan. “Mungkin yang dilihat sekarang murid terlihat berubah, tapi mereka berhenti karena sadar atau takut? Kalau cuma takut nggak akan tahan lama. Tapi kalau anak merasa dimengerti dan diajak mikir, itu perubahan yang bisa bertahan,” jelas Pima. “Program seperti ini perlu dikaji lebih dalam. Jangan jadikan anak-anak kita kelinci percobaan militeristik. Bukan hanya soal hasil cepat, tapi dampaknya dalam jangka panjang. Karena dalam dunia pendidikan, yang kita bangun bukan hanya perilaku hari ini—tapi masa depan anak-anak kita,” lanjutnya. Guru SMK di Depok: Coba Pahami Perspektif Murid Penolakan juga datang dari Suryadi, guru SMK AMEC Depok sekaligus anggota Komunitas Guru Belajar Nusantara. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan tekanan pada murid dan tidak akan menghasilkan kualitas pendidikan yang dicitakan. Suryadi mengaku juga pernah frustasi menghadapi tingkah laku murid yang menantang. Namun, Suryadi mencoba menghadapinya dengan pendekatan yang humanis. “Empati, komunikasi yang efektif, tetapkan batasan yang jelas, cari solusi bersama, termasuk berkolaborasi dengan orangtua,” tuturnya. “Saya berbicara dengan murid secara pribadi, mendengarkan apa yang dia katakan, dan mencoba untuk memahami perspektifnya. Saya juga mencoba untuk menemukan cara untuk membuat dia merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran,” terangnya. Perubahan signifikan terjadi meskipun membutuhkan waktu. Murid yang dihadapinya lebih taat pada kesepakatan kelas, mau mengerjakan tugas, bahkan bersosialisasi dengan baik di kelas. “Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan masalah yang unik, dan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang,” kata Suryadi. Guru SMP di Bandung: Ingin Perubahan Kesadaraan atau Perubahan Sesaat? Pendekatan yang sama juga dilakukan oleh Iwan Ardhie, Pengembang SMP Muhammadiyah 9 Kabupaten Bandung. Puluhan tahun mengajar memberikannya pengalaman bertemu dengan berbagai latar belakang murid. “Saya memakai prinsip, ‘didiklah murid sebaik-baiknya perlakuan’. Seperti apa pun kelakuannya saya sabar. Pernah ada murid yang menjengkelkan, beberapa tahun setelah lulus berpapasan di luar sekolah, dia mencium tangan saya,” kenang Iwan. Iwan pun mengaku kurang setuju dengan kebijakan menyerahkan murid yang dianggap bermasalah ke barak. Pasalnya tidak ada bukti empiris serta kajian yang menyebutkan mendidik dengan pendekatan militer bisa lebih baik dari di sekolah. “Kalaupun nanti terbukti menjadi lebih baik, apakah itu artinya telah terjadi perubahan kesadaran atau hanya sekedar perubahan sesaat saja?” tukas Iwan. “Bagi sekolah, kebijakan ini sebenarnya harus jadi refleksi. Mengapa sekolah seakan tidak dipercaya atau seakan disebut gagal dalam mendidik murid? Dan perlu pemahaman bagi pembuat kebijakan kalau mendidik adalah proses, tidak bisa instan,” Alih-alih pendekatan militer, Iwan mendukung adanya peningkatan kualitas guru, diantaranya kompetensi berempati dan berkomunikasi dengan murid. Dengan demikian, lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan murid dapat tercipta. (YOSI) Press release ini telah terbit sebelumnya pada 10 Mei 2025.

Selasa (14/1) lalu, Yayasan Sukma Abdi Medan mengumumkan pemberian sanksi skorsing pada Haryati, guru yang menghukum murid karena menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Merespon kasus itu, Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation (GBF) mempertanyakan pengelolaan manajemen yayasan. Pasalnya, urusan administrasi seperti pembayaran SPP seharusnya bukan ranah guru. “Muara persoalan ini adalah tata kelola satuan pendidikan. Penagihan SPP bukan tanggungjawab guru. Guru bertanggungjawab mendidik murid, bukan mengelola keuangan, ” kata Bukik. Bukik menduga adanya tekanan dari pihak yayasan yang mendorong guru untuk ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran SPP murid, yang pada akhirnya membuat guru memberikan tekanan kepada murid. Dugaan ini terjawab pada pernyataan Haryati yang tayang di MetroTV pada Senin (13/1). Haryati mengungkapkan, dia meminta tiga muridnya untuk menyampaikan ke orangtua agar mengambil rapor yang artinya harus melunasi SPP apabila ingin belajar. Dua murid memutuskan untuk tidak hadir ke sekolah, sedangkan murid yang videonya viral tetap berangkat. Haryati kemudian memutuskan untuk memberi perlakuan berbeda dengan menyuruh murid tersebut belajar di lantai. “Komunikasi agar orangtua melunasi SPP seharusnya tidak terjadi antara guru dan murid, melainkan pihak sekolah atau yayasan ke orangtua. Bukan sekolah ke guru, lalu guru ke murid, dan murid ke orangtuanya,” tegas Bukik. “Apabila ternyata memang ada kesulitan dari pihak orang tua, manajemen sekolah atau yayasan yang mengambil langkah proaktif untuk mencari solusi. Bukan kemudian membebankan tanggung jawab ini pada guru,” lanjutnya. Lebih lanjut, Bukik mengajak guru untuk tidak mengorbankan tugas pokok untuk melaksanakan tugas tambahan. Melalui kasus ini, beban tambahan yang tidak sesuai terbukti tidak hanya mengalihkan fokus guru dari tugas pokoknya tapi juga menciptakan ketidakharmonisan guru dengan murid. Selain itu, Bukik juga kembali menegaskan pentingnya pihak manajemen sekolah untuk membedakan tugas pengajaran dan administrasi yang tidak ada kaitannya dengan guru. Sekolah perlu memastikan bahwa guru bekerja di lingkungan yang mendukung agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dengan demikian murid juga nyaman dan aman untuk belajar. (YOSI)