Januari 2025

Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan kriminalisasi pada Hari Guru (25/10). Namun, hingga kini, tuntutan untuk regulasi perlindungan guru belum mendapatkan respon positif dari Komisi X DPR RI maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Merespon situasi ini, organisasi profesi pengawas sekolah dan kepala sekolah pun turut angkat bicara, mendesak agar regulasi tersebut segera disahkan untuk menjamin keamanan dan kepastian bagi para pendidik. Agus Sukoco, ketua umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Guru (Koper Guru), menegaskan bahwa tugas guru rentan terhadap tekanan dan resiko karena sangat kompleks. “Guru tidak hanya sekadar mengajar, tapi juga membentuk karakter, membimbing, dan menjadi teladan bagi murid. Namun kompleksitas ini yang seringkali membuat mereka rentan terhadap berbagai tekanan dan resiko,” tuturnya. Menurut pengalamannya puluhan tahun di dunia pendidikan, kriminalisasi seperti yang dihadapi oleh Supriyani seharusnya tidak terjadi jika ada regulasi perlindungan yang jelas. Regulasi ini termasuk peran pengawas dalam mendampingi guru sehingga sifatnya mencegah. Perlindungan Guru dan Model Kompetensi Profesional Wahyu Ekawati, ketua umum Komunitas Pengawas Belajar Nusantara (KPBN), menambahkan bahwa regulasi perlindungan guru memiliki keterkaitan erat dengan Model Kompetensi Profesional indikator ketiga mengenai kemampuan mengelola implementasi kebijakan di satuan pendidikan. “Dengan adanya regulasi, guru tidak hanya merasa lebih terlindungi tapi juga memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi situasi atau tantangan tertentu berkaitan dengan tugas mereka,” paparnya. Melalui regulasi, proses pengelolaan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih terarah, adil, dan terukur, memastikan hak guru dihormati dan kewajiban mereka dilaksanakan dengan baik. Hingga rilis dikirimkan, 4000 orang lebih telah menandatangani petisi “Tiga Tuntutan Perlindungan Guru” yang diinisiasi oleh Koper Guru. Ada tiga poin desakan yakni (1) lindungi guru, (2) libatkan orangtua, dan (3) perbaiki pembelajaran. Pendidikan Tanggungjawab Bersama Asep Tapip Yani, ketua umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), mengungkapkan, dinamika relasi guru dan orangtua adalah hal yang wajar tapi seharusnya dapat dikelola dengan baik untuk mendukung kepentingan anak. “Oleh karenanya, sebenarnya kesadaran guru, orangtua, dan masyarakat, kalau perkembangan anak tidak hanya bisa diserahkan ke sekolah itu sangat penting. Regulasi ini juga sebagai bentuk desakan bahwa ini PR kita bersama,” katanya. Dia menceritakan pengalaman rekannya menghadapi tindakan murid yang menantang. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya seperti home visit, tidak ada yang berubah. Namun, di akhir semester orangtua marah karena prestasi akademik anaknya tidak sesuai yang diharapkan oleh mereka. “Padahal pihak orang tua kurang memperhatikan dan hanya menuntut guru yang seharusnya mendidik. Kalau ada yang menantang, guru yang disalahkan. Itu pun sempat ada ancaman akan diviralkan di media massa, dan sebagainya. Jadi regulasi sebenarnya untuk kualitas pendidikan kita menyeluruh,” tutupnya. (YOSI)   Koalisi Perlindungan Guru (urutan sesuai abjad) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) – Bapak Asep Thapip Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) – Bapak Agus Sukoco Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) – Ibu Tety Guru Belajar Foundation (GBF) – Bapak Bukik Setiawan Ikatan Guru Indonesia (IGI) – Bapak Danang Hidayatullah Jaringan Sekolah Madrasah Belajar (JSMB) – Bapak M. Niamil Hilda Komunitas Guru Belajar Nusantara  (KGBN) – Bapak Nunuk Riza Puji Komunitas Pengawas Belajar Nusantara (KPBN) – Ibu Wahyu Ekawati Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) – Bapak Achmad Zuhri  Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) – Bapak Fatah

Release advokasi ini telah terbit di banyak media massa mainstream pada Agustus 2024. Bukik Setiawan, ketua Guru Belajar Foundation, serukan tiga urgensi yang perlu ada pada UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal ini disampaikan pada Focus Group Discussion yang diadakan Fraksi Partai Nasdem DPR RI pada Rabu (21/08) di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI. Urgensi pertama adalah kepastian kesejahteraan guru sebagai prioritas karena pendidikan adalah teacher-intensive process. Artinya, pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa merupakan proses yang sangat bergantung pada intensitas keterlibatan guru. “Upaya yang segera dilakukan adalah memastikan kesejahteraan guru melalui alokasi anggaran yang proporsional dan terjamin. RUU Sisdiknas harus bersifat aspiratif tapi juga realistis. Janji negara pada guru haruslah dapat dipenuhi dengan model pembiayaan yang tidak dikunci secara teknis dalam undang-undang,” tegas Bukik. “Namun secara norma perlu disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Norma yang diusulkan adalah alokasi 40% dari dana fungsi pendidikan APBN diperuntukkan kesejahteraan guru. Ini bukan hanya sebuah angka tapi wujud nyata komitmen negara untuk menghargai dan meningkatkan kualitas hidup guru,” lanjutnya. Urgensi kedua yakni proses pendidikan guru yang harus melibatkan guru sebagai pendidik utama. Pasalnya, guru yang paling memahami dinamika pembelajaran dan menguasai kompetensi guru. Dengan demikian, proses pendidikan guru tidak hanya sekadar transfer pengetahuan tapi juga transfer pengalaman dan keterampilan yang relevan.  “Seorang koki terbaik tidak akan bisa dilahirkan oleh mereka yang tidak pernah memasak, demikian pula halnya dengan guru,” tutur Bukik memberi gambaran. Ketiga, Bukik mendesak kepemimpinan profesi guru harus datang dari mereka yang paling memahami profesi ini, yaitu para guru itu sendiri. Kepemimpinan yang berasal dari dalam profesi lebih menjanjikan untuk membawa kemajuan yang signifikan. Guru yang memahami dinamika keprofesian guru akan mampu membawa perubahan yang lebih relevan dan berkelanjutan, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru. “Mendorong agar kepemimpinan dalam profesi guru dipegang oleh para guru itu sendiri, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi profesi ini,” kata Bukik. “Dengan langkah-langkah ini, profesi guru di Indonesia akan dapat mengalami kemajuan signifikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Negara harus terus mendukung dan memperjuangkan hak guru, karena pada akhirnya, kemajuan pendidikan adalah kemajuan bangsa,” tutupnya. (YOSI)